SUWAWA, KOMPAS.com - Warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu, Rabu (23/2/2011), berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Bone Bolango, Sulawesi Tenggara, mendesak Bupati agar merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Sempat diwarnai adu mulut, para pengunjuk rasa mendesak anggota dewan turun tangan mendukung realisasi anggaran pendidikan 20 persen tersebut.
Salah satu koordinator unjuk rasa, Zulkarnain, mengatakan, sesuai dengan undang-undang, realisasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen yang diambil dari APBN dan APBD. Padahal, kata dia, anggaran pendidikan di Bone Bolango hanya sekitar tiga persen. Realisasi tersebut masih jauh dari yang diatur dalam undang-undang.
"Ini artinya Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang. Dia harus segera merealisasikan anggaran 20 persen untuk Kabupaten Bone Bolango agar kualitas pendidikan di sini lebih maju," ucap Zulkarnain.
Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango Rusliyanto Monoarfa, yang menemui pengunjuk rasa, mengatakan, semua yang dikatakan pengunjuk rasa bahwa anggaran pendidikan di Bone Bolango hanya tiga persen perlu dibuktikan. Ia berjanji membahas laporan warga tersebut dalam rapat bersama anggota dewan. Ia juga mengingatkan agar pengunjuk rasa berhati-hati dalam menyampaikan data agar tidak terjadi kesalahpahaman.
"Kami akan menampung aspirasi warga soal anggaran pendidikan di Bone Bolango. Akan kami bahas dalam rapat bersama anggota dewan lainnya. Namun, kami ingatkan agar pengunjuk rasa berhati-hati dalam menyajikan data," ucap Rusliyanto.
Unjuk rasa berlangsung tertib meski sempat terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa dengan Ketua DPRD Bone Bolango. Setelah terjadi perdebatan alot, pengunjuk rasa diizinkan masuk ke ruang dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang